ASPEK HUKUM PERJANJIAN KREDIT BANK DAN JAMINAN

1. Perjanjian sebagai Hubungan Hukum
Di bidang dunia usaha atau perusahaan pasti terjadi hubungan hukum, artinya suatu hubungan subyek hukum, yang akibat dari hubungan itu diatur oleh hukum. Di bidang dunia usaha, termasuk di dunia perbankan hubungan hukum itu kebanyakan terjadi karena perjanjian. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara 2 (dua) pihak atau lebih, dimana para pihak dengan sengaja mengikatkan diri atau saling mengikatkan diri, yang mana satu pihak mempunyai hak (kreditor), sedangkan pihak lain mempunyai kewajiban (lihat pasal 1313 KUH Perd).
Di dalam suatu perjanjian, masing-masing terdapat suatu kewajiban yang disebut prestasi, yang isinya:
a. memberi sesuatu (misal: uang, barang dsb),
b. berbuat sesuatu (misal: membuat bangunan, mengirim barang, mengangkut orang dsb),
c. tidak berbuat sesuatu (misal: tidak menutup jalan dll).
Dilihat dari jenisnya, maka ada beberapa jenis perjanjian, yaitu:
1) Perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok kepada kedua belah pihak. contohnya: perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, hutang-piutang,
2) Perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, contohnya hibah.
3) Perjanjian pokok dan tambahan (principale dan accessoir), cotohnya perjanjian kredit (sebagai perjanjian pokok) dan perjanjian jaminan atau perjanjian hak tanggungan (sebagai perjanjian tambahan).
4) Perjanjian konsensuil dan perjanjian riil
5) Perjanjian bersyarat dan ketentuan waktu
6) Dilihat dari segi bentuknya: perjanjian tertulis (yang di Amerika disebut contract) dan perjanjia tidak tertulis (lesan).

Agar perjanjian mengikat para pihak, maka harus dibuat dengan sah. Syarat-syarat sahnya perjanjian ditentukan di dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:
Sepakat para pihak;
Cakapnya para pihak yang membuat perjanjian;
Obyek yang diperjanjikan harus tertentu;
Hal yang diperjanjikan adalah halal.
ad. 1.a. Sepakat, artinya terjadi kesesuaian kehendak antara para pihak. Kesesuaian kehendak ini terjadi pada saat melakukan negosiasi penawaran (offer) telah diterima (acceptance). Kesepakatan dianggap tidak terjadi, meskipun terjadi penandatanganan kontrak apabila terjadi paksaan, penipuan, ataupun kekhilafan dan kekeliruan. Jika kesepakatan ini tidak tercapai meskipun terjadi perjanjian, maka status perjanjian yang demikian adalah dapat dibatalkan, artinya pihak tertentu dapat mengajukan pembatalan. Jika pembatalan tidak dilakukan, maka perjanjian tersebut berjalan terus.
ad. 1.b. Cakap, maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian apabila orang-perorangan harus sudah dewasa, sehat akal-fikir, dan tidak di bawah perwalian/pengampuan. Apabila yang melakukan perjanjian adalah suatu badan hukum atau organisasi, maka harus orang yang mempunyai kewengangan atau kompeten untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak lain. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka statusya juga dapat dibatalkan.
ad. 1.c. Obyek yang diperjanjian adalah hal tertentu maksudnya isi perjanjian harus jelas spesifikasinya, sehingga obyeknya mudah diidentifikasi keberadaannya. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka status perjanjian adalah batal demi hukum, artinya dari semula perjanjia dianggap tidak ada, sehingga tidak dapat dilaksanakan, dan kalau terjadi ingkar janji, maka tidak dapat dituntut di pengadilan.
ad. 1.d. Hal yang halal, artinya obyek yang diperjanjian tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka statusnya juga batal demi hukum.
Undang-undang menentukan, bahwa perjanjian/persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang (mengikat) bagi mereka yang membuatnya. Artinya persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak, kecuali ada kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dan persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.
2. Perjanjian Kredit
Perjanjian kredit, yang di dalam praktek sering disebut akad kredit, sebenarnya di dalam bidang hukum perdata disebut perjanjian pinjam-meminjam atau hutang-piutang, yaitu suatu perjanjian yang satu pihak (kreditor) berjanji untuk menyediakan barang yang habis karena pemakaian, sedangkan pihak lain (debitor) berjanji untuk mengembalikan barang tersebut dengan barang lain dengan jenis, mutu, dan jumlah yang sama di lain waktu, baik disertai dengan disertai bunga atau tidak sesuai kesepakatan.
Perjanjian kredit perbankan di Indonesia mempunyai arti yang khusus dalam rangka pembangunan, tidak merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang yang biasa. Perjanjian kredit menyangkut kepentingan nasional.[1]
Secara etimologi istilah kredit berasal dari bahasa Latin “credere”, yang berarti kepercayaan. Hal ini menunjukkan, bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diijinkan oleh bank atau badan lain.[2]
Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 merumuskan, bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Pengertian kredit tersebut menunjukkan, bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi hutangnya, tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya (Hermansyah, 2005: 55).
Menurut Thomas Suyatno dalam bukunya “Dasar-dasar Perkreditan”, mengemukakan, bahwa unsure-unsur kredit terdiri:
a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pihak pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di masa yang akan datang, artinya uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa mendatang.
c. Degree of risk, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkat risikonya. Dengan adanya risiko inilah maka timbul jaminan dalam pemberian kredit.
d. Prestasi. Sebenarnya prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa, namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dan setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.
e. Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan jaminan dan agunan.
Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikemukakan bahwa selain unsur kepercayaan, di dalam permohonan dan pemberian kredit juga mengandung unsur lain, yaitu unsur waktu, unsur prestasi, dan risiko.
Subekti dalam bukunya “Hukum Perjanjian” menyebutkan, bahwa risiko (atau bahaya) adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan suatu kejadian di luar kesalahan salah satu atau para pihak.
Berkaitan dengan pemberian kredit oleh bank kepada debitur tentu pula mengandung risiko usaha bagi bank. Risiko di sini adalah risiko kemungkinan ketidakmampuan dari debitor untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya disebabkan sesuatu hal tertentu yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, semakin lama jangka waktu atau tenggang waktu yang diberikan untuk pelunasan kredit, maka makin besar juga risiko bagi bank.
Setiap perjanjian tentu mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit sejak saat adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak (bank dan nasabah debitor) telah menimbulkan hubungan hokum atau menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati.
Bank sebagai kreditor berkewajiban untuk memberikan kredit sesuai jumlah yang disetujui, dan atas prestasinya itu bank berhak untuk memperoleh pelunasan kredit dan bunga dari debitor sebagai kontraprestasi.
Perjanjian kredit ditinjau dari KUHPerdata dapat dikategorikan sebagai perjanjian pinjam meminjam (Pasal 1754 sampai 1769 KUHPerdata). Namun, ada pula yang berpendapat bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian tidak bernama karena tidak ada kesamaan dengan jenis perjanjian dalam KUHPerdata. Alasan atas pendapat kedua ini adalah sebagai berikut :
1. Perjanjian kredit bersifat konsensuil, yaitu perjanjian terjadi sejak adanya kesepakatan, sedangkan perjanjian pinjam meminjam terjadi sejak penyerahan.
2. Dalam perjanjian kredit penggunaan harus sesuai dengan tujuan yang disepakati, sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam yang obyeknya uang bebas dipergunakan uangnya.
3. Perjanjian kredit bisa dilakukan dengan penyerahan langsung, cek, maupun pemindahbukuan, sedangkan pinjam meminjam adalah penyerahan langsung.
4. Dalam perjanjian kredit terdapat pengawasan kredit dimana hal ini tidak terdapat dalam perjanjian pinjam meminjam.
Walaupun demikian beberapa sarjana tetap berpendapat bahwa bentuk perjanjian kredit adalah perjanjian dengan syarat khusus, hal ini dapat terlihat dari alasan yang dikemukakan :
1. Dalam KUHPerdata terdapat ketentuan pinjam meminjam barang yang dipergunakan pakai habis. Uang dapat dianalogikan sebagai barang pakai habis, dan diperbolehkan adanya tambahan bunga.
2. Uang dalam ilmu ekonomi moneter dapat diperjual belikan dan dipinjamkan dalam transaksi pasar uang.
3. Untuk mengisi kekosongan hukum, sehingga Pasal-Pasal yang tekait dengan bunga dan syarat-syarat pengembalian masih bisa diperlakukan bagi pinjam meminjam uang dengan bank.
4. Masalah khusus dalam perjanjian kredit (seperti misalnya terkait dengan saat terjadinya kesepakatan, tujuan dan lain-lain) bukan merupakan alasan yang kuat untuk tidak memberlakukan KUHPerdata. Sehingga dapat masuk sebagai perjanjian bersyarat.
5. Dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-Undang No. 10 tahun 1998, defenisi kredit adalah, ”penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”, merupakan pinjam meminjam.
Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok. Perjanjian kredit (akad kredit) dipersiapkan oleh seorang notaris yang ditunjuk oleh bank atau dipilih/ ditentukan oleh calon debitur (atas kesepakatan bersama antara bank dan calon debiturnya). Bank akan mengirim ahli hukumnya (lawyer atau legal officer) untuk mendampingi account officer/wira kredit dalam membahas berbagai ketentuan yang harus dimuat dalam perjanjian kredit. Ketentuan-ketentuan tersebut diambil dari hasil analisa kredit yang dituangkan dalam Surat Persetujuan Kredit (SPK) termasuk revisi atau perubahan yang dipersyaratkan oleh komite kredit maupun Direksi bank.
Secara umum, isi perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris berdasarkan order Surat Persetujuan Kredit dari bank, sebagai berikut :
1. Pihak pemberi kredit (bank);
2. Pihak penerima Kredit (debitur);
3. Tujuan pemberian kredit, tergantung pada jenis proyek atau bisnis debitur;
4. Besarnya nilai kredit yang diberikan;
5. Tingkat suku bunga kredit per tahun;
6. Biaya-biaya yang harus dibayar oleh debitur seperti : appraisal fee, commitment fee, supervision fee, provisi kredit, biaya administrasi, biaya akta notaris dan lain-lain;
7. Jangka waktu pemberian kredit dan jatuh tempo fasilitas kredit;
8. Jadwal pembayaran angsuran pokok kredit dan bunga yang dikenakan dan dinyatakan secara terperinci dalam bentuk lampiran jadwal angsuran kredit secara bulanan;
9. Jaminan yang diberikan oleh debitur atas fasilitas kredit, meliputi jenis jaminan, pemiliknya, jumlah dan nilainya serta cara pengikatannya secara hukum yang dirinci dalam perjanjian kredit dan dituangkan dalam bentuk perjanjian jaminan kredit yang dibuat terpisah dari perjanjian pokonya (hutang-piutang/pinjam-meminjam);
10. Syarat-syarat yang harus dipenuhi debitur sebelum kredit dicairkan;
11. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi debitur selama kredit tersebut berlangsung (belum lunas);
12. Menyampaikan laporan produksi, laporan penjualan, laporan keuangan (neraca, laba rugi, dan arus kas), laporan hutang piutang debitur;
13. Kewajiban mengasuransikan seluruh aktiva (kekayaan yang telah dibiayai oleh bank berikut asuransi atas jaminan fasilitas kredit);
14. Hak-hak yang dimiliki oleh bank sebelum kredit tersebut lunas, antara lain memeriksa sewaktu-waktu fisik keadaan proyek yang dibiayai bank, memeriksa pembukuan dan laporan keuangan debitur.
Dalam hal terjadi penambahan dan atau perubahan atas fasilitas kredit yang diterima oleh debitur, maka biasanya dibuatkan perjanjian tambahan (addendum) dan atau perubahan/pembaharuan akta (novasi akta).
3. Prinsip-prinsip pemberian Kredit oleh Bank dan aspek penilain kredit guna menghindari potensi kerugian
Beberapa Bank dalam memberikan kredit berpedoman pada prinsip perkreditan believe dan prudent keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya. Akan tetapi bankir menyadari bahwa pemberian kredit yang diberikan tetap mengandung resiko, sehingga berpedoman pada prinsip perkreditan Believe and Prudent tersebut hanya untuk mengurangi resiko saja. Walaupun beberapa bank telah menempuh usaha yang intensif dengan penuh kehati-hatian, namun sekalipun demikian masih terjadi dalam kenyataan terjadinya kredit macet.
Dari suatu penelitian terungkap bahwa yang menjadi faktor-faktor yang menimbulkan kredit macet, dapat dibedakan antara faktor internal dan faktor eksternal.
Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor yang terdapat di dalam tubuh Bank sendiri, misalnya:
a. Analisis yang tidak tepat;
b. Pengaruh dari pemilik Bank dalam keputusan kredit;
c. Kualitas manajemen bank.
Selain dari pada faktor tersebut di atas, beberapa bank yang dijadikan responden sepakat bahwa, sebelum menyetujui pemberian kredit, harus menilai debitur dengan analisa sebagai berikut:
a. Character;
b. Capacity;
c. Capital;
d. Collateral;
e. Condition.
Yang dimaksud dengan Character adalah kepribadian, moral dan kejujuran calon Debitur, yang selalu harus diteliti sesakma mungkin. Yang dimaksud dengan Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya serta kemampuan dalam menggunakan kredit yang bakal diterimanya. Yang dimaksud dengan Capital adalah modal yang dimiliki debitur pada waktu permohonan kredit diajukan dan keadaan perusahaan/usaha yang dikelolanya.
Yang dimaksud dengan Collateral adalah agunan atau jaminan berupa benda atau orang yang dapat diberikan oleh calon debitur.
Yang dimaksud dengan Condition adalah keadaan ekonomi pada umumnya, baik ekonomi nasional maupun internasional dan keadaan ekonomi calon debitur sebagai faktor ektensial saja.
Sedangkan faktor disebut sebagai faktor eksternal yang menjadi sebab kredit tersebut macet, yaitu:
a. Lembaga jaminan yang tidak ideal, yaitu berupa hipotik atau fidusia;
b. Syarat-syarat sahnya perjanjian kredit tidak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Baik syarat subyektif mapun memenuhi syarat objektif.
c. Selalu berdasarkan standard kontrak yang bertentangan dengan perundangan-undangan yang merugikan debitur. Sehingga debitur tidak dapat melaksanakan perjanjian atau kontrak tersebut.
Bila faktor-faktor internal dan eksternal diabaikan oleh bank maka terjadilah kredit macet.
Ada beberapa aspek penilain kredit yang dipakai oleh Bank guna menghindari potensi kerugian, antara lain yaitu:
a. Karakter calon nasabah
b. Keyakinan (feeling)
c. Suku atau Ras tertentu (sebagian bank tertentu)
d. Kemampuan untuk mengembalikan, dengan melihat arus keuangan (indikatornya dengan melihat buku harian) (repayment capacity)
e. Cash flow harus positif (melihat peredaran barang dagangan), melihat penghasilan (untuk kredit konsumtif), dan referensi rutin kerja nasabah.
f. Collateral (jaminan).

Suatu usulan atau permohonan kredit akan diterima atau ditolak selain berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, yang juga sangat berpengaruh adalah kelayakan usulan yang diajukan oleh nasabah. Hal-hal yang dipertimbangakan sebagai analisis untuk memutuskan apakah usulan kredit diterima atau ditolak dengan melihat kemampuan dan kesediaan debitur untuk melunasi hutangnya (kredit), dengan mempertimbangkan:
a. Kewenangan untuk melakukan Peminjaman
Kemampuan dan kesediaan debitur untuk melunasi kredit yang mereka pinjam dipengaruhi oleh berbagai faktor intern dan ekstern, yang pertama-tama adalah kewenangan untuk meminjam atau berhutang. Kredit yang diajukan oleh mereka, yang secara hukum tidak berwenang melakukan peminjaman atau melakukan perbuatan hukum, maka dapat menjadi bibit kredit bermasalah. Meskipun hal ini jarang terjadi, tetapi dapat saja terjadi pemilik perusahaan menolak keabsahan perjanjian kredit yang ditandatangani direksi perusahaan, sebab mereka tidak mengakui telah memberi wewenang direksi untuk dan atas nama perusahaan menandatangani surat perjanjian kredit dan/atau menerima kredit.
Sebagai kelanjutannya mereka dapat saja menolak membayar bunga pinjaman dan melunasi kredit yang telah diberikan oleh bank, maupun menolak untuk memenuhi berbagai macam ketentuan lain yang tercantum dalam perjanjian kredit. Meskipun komunikasi yang tidak sehat antara pemegang saham dengan direksi di dalam suatu perusahaan bukanlah urusan bank yang memberi kredit, tetapi keadaan tersebut tetap mengandung risiko bagi bank, sebab pemilik perusahaan dapat menolak untuk memenuhi isi perjanjian kredit yang ada.
Guna menghindari kejadian sebagai tersebut di atas, maka pada tahap analisis kredit, bank harus mendapat kepastian tentang siapa-siapa di dalam organisasi perusahaan calon nasabah, yang secara hukum mempunyai wewenang untuk dan atas nama perusahaan menerima dan mempergunakan kredit. Dengan demikian, mereka itulah yang berwenang menandatangani surat perjanjian kredit dan seluruh dokumen pendukungnya.
Di dalam kasus kredit perusahaan (kredit korporasi), kepastian tentang siapa yang secara hukum berwenang meminjam dana, dapat dilihat di dalam akte pendiriannya (dan akte perubahannya), serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan (Sioswanto Sutoyo, 1997:73). Apabila di dalam akte serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dinyatakan wewenang untuk meminjam dimiliki oleh pemegang saham, maka siapa saja (selain pemegang saham) yang akan menandatangani surat perjanjian kredit, harus mendapat surat kuasa dari seluruh pemegang saham atau pemegang saham mayoritas. Kewenangan calon debitur korporasi untuk meminjam dana dari kreditur baru kadang-kadang dibatasi oleh kreditur lama.
Di dalam kasus kredit perorangan, maka bank harus meneliti apakah ada ketentuan yang membatasi wewenang calon debitur untuk meminjam dana dari pihak ketiga. Salah satu hal yang dapat membatasi wewenang seseorang untuk meminjam dana adalah ketidak cakapan akalnya dan status perwalian. Seseorang yang berada di bawah perwalian atau pengampuan tidak diperlkenankan melakukan hubungan hukum termasuk meminjam dana jika tanpa ada persetujuan tertulis dari walinya.
b. Watak Calon Debitur
Watak debitur mempunyai pengaruh besar terhadap kesediaan mereka untuk melunasi kredit dan memenuhi ketentuan perjanjian kredit yang lain. Kredit yang diberikan kepada debitur yang berwatak buruk, besar sekali risikonya berkembang menjadi kredit bermasalah. Bahkan bank tertentu melihat watak calon debitur ini dikaitkan dengan suku, ras dari calon tersebut. Ada yang menghindari memberikan kredit kepada suku-suku atau ras-ras tertentu.
Watak yang paling banyak dilihat dalam penyaluran kredit ini adalah Jujur dan Kooperatif. Seseorang yang jujur dan kooperatif, termasuk di dalam memberikan laporan kondisi keuangan, baik neraca maupun perkiraan laba/rugi, maka bank akan mudah memonitor kondisi keuangan mereka secara benar. Seringkali profil tubuh mempunyai pengaruh terhadap perilaku seseorang. Daftar riwayat hidup juga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan untuk memperkirakan watak calon debitur. Gambaran tentang watak atau kebiasaan seseorang dapat diperoleh dari keterangan atau pendapat orang atau instansi yang sering atau pernah berhubungan dengan calon debitur.
c. Kemampuan Debitur Menghasilkan Pendapatan dan Laba
Sumber dana untuk intern perusahaan untuk melunasi kredit adalah laba sesudah pajak dan alokasi dana penyusutan. Semakin besar jumlah laba sesudah pajak yang dihasilkan debitur, maka semakin besar pula kemampuan mereka melunasi kredit yang dipinjam. Sebaliknya apabila kegiatan usaha tidak berjalan dengan lancar atau bahkan merugi, maka semakin kecil pula kemungkinan mereka mengembalikan atau membayar kredit dari dana intern perusahaan. Dalam keadaan semacam ini berart likuiditas keuangan perusahaan menurun, sehingga dapat mengganggu kelancaran pembayaran hutang dan bunganya juga terganggu. Oleh sebab itu account officer harus mengevaluasi keberhasilan debitur untuk memasarkan hasil produksinya pada masa itu dan melihat prospek keberhasilan pemasaran hasil produksinya selama masa perjanjian kredit yang akan datang.
Kemampuan debitur untuk menghasilkan pendapatan dan laba tersebut sangat terkait dengan kebijaksanaan produk, kebijaksanaan harga, kebijaksanaan distribusi produk, kebijaksanaan promosi penjualan.
d. Kondisi Fasilitas Produksi yang Dimiliki Debitur
Jenis fasilitas yang dimiliki debitur beraneka ragam, tergantung dari bidang usahanya. Fasilitas produksi tersebut dapat berupa gedung kantor, hotel yang dimiliki, pabrik, gedung pertokoan atau tempat berdagang dan sebagainya. Apapun fasilitas yang dimiliki oleh calon debitur, maka account officer harus meneliti atau melihatnya sebagai pertimbangan kemampuan. Apabila fasilitas yang dimiliki tidak dapat menghasilkan produk yang kompetitif, maka perusahaan tersebut sebagai calon debitur dapat diragukan kemampuannya untuk melunasi kredit atau pinjamannya nanti.
e. Jaminan Kredit yang Tersedia
Jaminan kredit adalah sumber dana kedua untuk melunasi kredit atau hutang/pinjaman. Apabila calon debitur tidak mampu menyediakan dana untuk membayar bunga dan/atau melunasi kredit dari hasil usahanya, sehingga kredit yang diberikan menjadi kredit macet, maka kreditur dapat menjual barang jaminan yang telah disepakati.
Jaminan umumnya diperlukan pada pemberian kredit yang cukup besar. Pada periode ini (tahun 2006-2007) bagi kredit kecil yang kurang dari 2 (dua) juta umumnya tanpa jaminan, dan hal ini adalah produk BPR yang diperuntukkan para pedagang. Biasanya para pedagang ini sudah dibiasakan setiap hari menabung di BPR tersebut, sehingga tabungan yang mereka lakukan ini dianggap sebagai jaminan.
Di dalam kasus kredit bermasalah, peranan jaminan bagi kreditur agar memperoleh pelunasan atau pembayaran piutangnya sangatlah penting, bahkan seringkali lebih penting daripada laba dan alokasi dana penyusutan, sebab kasus tersebut kasdang-kadang atau seringkali laba yang diterima tidak memadai, bahkan dapat terjadi usaha bisnis debitur mengalami kerugian. Analisis kredit yang perlu dilakukan terhadap barang jaminan adalah:
1) Keabsahan kepemilikan harta yang dijaminkan;
2) Taksasi nilai harta yang dijaminkan;
3) Status harta yang dijaminkan.
ad 1). Keabsahan kepemilikan harta yang dijaminkan;
Harta yang dijaminkan kepada bank harus dimiliki oleh debitur secara sah. Apabila harta yang dijaminkan tersebut milik orang lain, maka pemilik harta tersebut harus memberi kuasa penuh kepada debitur untuk dan atas namanya menjaminkan harta tadi kepada bank. Harta jaminan yang tidak dimiliki secara sah oleh debitur akan menimbulkan kesulitan bagi bank untuk mengeksekusinya, apabila nantinya kredit yang diterima debitur berkembang menjadi kredit macet. keabsahan kepemilikan harta dapat dijamin oleh dokumen pemilikan yang resmi, asli, dan sah.
Guna memperkecil timbulnya kesulitan mengeksekusi harta debitur yang dijaminkan pada saat debitur tidak bersedia atau tidak mampu mengembalikan kredit, legal officer harus meneliti keabsahan dan keasliannya. Apabila bank yang bersangkutan tidak mempunyai pegawai yang biasanya menangani kegiatan itu, mereka dapat meminta bantuan notaris pejabat akta tanah atau orang lain yang telah biasa menanganinya.
ad. b) Taksasi Nilai Harta yang dijaminkan;
Andaikata kredit yang diterima debitur macet dan bank terpaksa mengeksekusi harta yang dijaminkan, nilai jual harta itu minimal harus sama dengan jumlah saldo kredit dan bunga yang tertunggak.
Apabila nilai jual harta jaminan lebih kecil dari saldo tunggakan kredit dan bunga, bank akan merugi. hal itu disebabkan karena pada kebanyakan kredit bermasalah, sulit sekali bagi bank untuk memaksa debitur melunasi saldo utang mereka yang belum tertutup oleh hasil penjualan harta yang dijaminkan.
Guna menghindari kesulitan diatas, selama proses analisis kredit account offocer (kalau perlu dengan bantuan perusahaan penilai) harus melakukan taksasi nilai harta yang akan dijaminkan.
Piutang dagang adalah salah satu jenis harta perusahaan yang sering dijadikan jaminan kredit. Taksasi jumlah nilai saldo piutang dilakukan secara bertahap, dimuali dengan jalan mengevaluasi nialisaldo piutang dagang. tahap berikutnya adalah meredusir jumlah saldo, sehingga diperoleh taksasi nilai yang mendekati nilai sebenarnya.
Jenis Harta lain yang seringkali dijadikan jaminan kredit adalah persediaan bahan dan barang jadi. Pada saat eksekusi jaminan, tidak semua jenis persediaan dapat dijual secara cepat tanpa menurunkan harganya secara besar-besaran.
Untuk mendapatkan taksasi nilai persediaan yang mendekati kenyataan, hendaknya barang persediaan yang diperkirakan tidak mudah dicairkan dikurangi nilainya.
Harta tetap perusahaan adalah jenis harta lain yang seringkali juga dijadikan jaminan kredit, oleh karenanya wajib ditaksasi nilai sebenarnya. Untuk melakukan taksasi nilai harta tetap account officer harus meneliti harta tersebut ditempat atau lokasinya.
Tujuan akhir kegiatan taksasi nilai jaminan adalah mendapatkan jumlah net collateral margin, yaitu selisih antara jumlah nilai jaminan sesudah diadakan pengurangan nilai, dengan jumlah saldo kredit lama (bilamana ada) dan kredit baru yang akan diberikan. Dengan demikian, pada akhir penelitian di lapangan account officer wajib menghitung jumlah net collateral margin. Apabila jumlah net collateral margin kecil atau negatif, bank calon debitur baru hendaknya meminta calon debitur mengajukan jaminan tambahan.
ad. c) Status harta yang dijaminkan.
Status harta yang dijaminkan menetukan kemudahan bank mengeksekusi harta tersebut.
Seperti telah diurakan dimuka, harta jaminan yang dimiliki oleh orang lain akan menimbulkan kesulitan bagi bank untuk mengambil alihnya. Keadaan lain yang dapat menimbulkan kesulitan bagi bank mengambil alih harta jaminan adalah apabila harta tersebut juga dijaminkan pada kreditur lain. Untuk mencegah munculnya kasus kreditur lain yang menyatakan mereka juga menguasai harta yang dijaminkan debitur, pada saat analisis kredit hendaknya account officer mempelajari naskah perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur lama, termasuk ikatan jaminan harta kreditur.
f. Perkembangan Kondisi Ekonomi
Kondisi ekonomi pada umumnya dan bidang usaha debitur beroperasi mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan usaha dan kondisi keuangan mereka. Seorang debitur yang semula patuh sekali membayar bunga dan angsuran kredit, mendadak tidak mampu membayar kembali kreditnya karena kondisi operasi bisnis dan keuangan mereka merosot sebagai akibat dari penurunan kondisi ekonomi atau bidang usaha mereka. Peningkatan persaingan pasar yang tajam juga mempengaruhi kondisi operasi bisnis dan keuangan perusahaan.
Evaluasi prospek masa depan ekonomi, pasar dan bidang usaha dilakukan melalui analisis data primer dan sekunder, tergantung dari jumlah kredit yang diminta calon debitur. Untuk mengumpulkan data primer, account officer wajib melakukan survei lapangan.



4. Ingkar Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Kredit
Wanprestasi di dalam hukum Perdata Lazim dikatakan kelalaian atau kealpaan si berhutang yang wajib melakukan sesuatu atau tidak memenuhi menepati kewajibannya yang pemikian menurut Pasal 1267 BW (KUH Perdata) dapat terjadi bahwa yang ingkar janji tersebut dapat dibebani untuk memenuhi perjanjian atau dibatalkannya perjanjian disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga. Ini juga dapat diartikan bahwa yang ingkar janji dapat hanya dibebani kewajiban ganti kerugian saja atau pemenuhan perjanjian telah diperjanjikan. Dewasa ini wanprestasi lebih dikenal dengan istilah ingkar janji.
Sedangkan wanprestasi dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1243 BW (KUH Perdata) dapat terjadi karena: tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan hal yang dijanjikan, tetapi tidak dilakukan dengan semestinya, menjalankan hal yang dijanjikan akan tetapi terlambat melaksanakannya, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. :
Terhadap perbuatan Wanprestasi ini oleh hukum Perdata terutama Pasal 1243-1252 BW (KUH Perdata) maka. yang melakukan perbuatan wanprestasi dibebani akibat-akibat yaitu: peralihan resiko, membayar biaya perkara.
Tentang wanprestasi atau ingkar janji (Subekti 1987 : 53) menyimpulkan, bahwa Kreditur dapat, memilih antara tuntutan­-tuntutan sebagai berikut :
1. Pemenuhan perjanjian ;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja ;
4. Pembatalan perjanjian ;
5. Pembatalan disertai ganti rugi.
Wanprestasi atau ingkar janji dewasa ini di dalam per­janjian kredit lebih dikenal dengan sebutan event of default. Aneka sebab dapat menjadikan event of default; tidak melakukan pembayaran kembali pokok pinjaman, debitur melanggar salah satu pasal dalam perjanjian kredit, dan sebagainya.
Dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang terkait, akan melahirkan suatu hak dan kewajiban dari para pihak tersebut. Kewajiban dari suatu hak akan menjadi hak bagi pihak yang lainnya. Kewajiban yang timbul dalam suatu perjanjian harus dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan, apabila kewajiban itu tidak sesuai dengan isi perjanjian, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.
Ada 2 kemungkinan kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yaitu : (Abdul Kadir Muhammad, 1980:20)
1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (Force Majeure), yakni keadaan diluar kemampuan debitur.
Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Adapun 4 (empat) macam keadaan seorang debitur yang dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi, yaitu (Subekti, 1985:45):
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang wajib memenuhi prestasinya, maka kemungkinan hal ini akan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berhak menerima prestasi tersebut. Sebagai akibatnya, maka pihak yang karena perbuatannya atau kelalaiannya yang dapat menimbulkan kerugian tersebut kewajibannya untuk membayar ganti kerugian. Untuk mengetahui sejak saat kapan debitur itu dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perjanjian itu dipandang perlu untuk memperingatkan debitur guna memenuhi prestasinya itu.
Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi itu ditentukan, maka menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, debitur yang dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan. Adapun ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata sebagai berikut :
“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”
Cara memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasinya seperti yang dijanjikannya perlu diperingatkan secara tertulis, sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdata. Peringatan tertulis tersebut berupa surat tertulis dari kreditur kepada debitur yang wanprestasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang debitur dapat diminta pertanggung jawabannya untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya itu, yaitu untuk membayar hutang-hutangnya. Dalam hal ini kreditur dapat memilih beberapa kemungkinan, yaitu: (Subekti, tanpa tahun:147-148)
1. Ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan itu sudah terlambat.
2. Ia dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
4. Dalam hal suatu perjanjian, yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian suatu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.
Jadi, pengertian wanprestasi dalam perjanjian kredit pada umunya adalah “segala perbuatan yang dilakukan debitur yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit”. Dalam hal debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit, maka pihak bank selaku kreditur dapat meminta debitur memenuhi prestasinya.
5. Kajian jaminan dalam perjanjian kredit perbankan
5. 1. Jaminan dalam Perjanjian Kredit
Bank pada umunya dalam memberikan kredit harus melakukan analisa pemberian kredit, sehingga kredit yang diberikan bank tidak menjadi kredit macet atau kredit bermasalah dikemudian hari yang disebabkan debitur dalam keadaan wanprestasi karena bila kredit yang diberikan bank kepada debitur mengalami macet atau bermasalah, maka akan mengakibatkan bank tidak mampu membayar kewajibannya kepada nasabah penyimpan dana.
Untuk menjamin pelunasan kredit yang macet yang disebabkan debitur dalam keadaan wanprestasi atau pailit, maka dalam perjanjian kredit biasanya pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaan yang ditujukan sebagai jaminan kredit, yang akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak kreditur (perbankan) bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi benda jaminan kredit. (Euginia Liliawati Muljono, 2003:17) Jaminan diatur dalam KUHPerdata dalam Pasal 1131 dan penjelesan Pasal 8 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Adapun kegunaan jaminan kredit adalah untuk :
1. Memberikan hak kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan agunan apabila debitur melakukan wanprestasi, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri atau perusahaan dapat dicegah.
Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khusunya mengenai pembiayaan kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui.
5. 2. Sifat Perjanjian Jaminan
Perjanjian jaminan pada umunya disusun sebagai perjanjian yang bersifat accessoir yaitu perjanjian yang diikuti dengan adanya perjanjian yang mendahuluinya yaitu perjanjian pokok. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian pokonya, yang umumnya perjanjian pinjam-meminjam. Sebab perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokonya, apabila perjanjian pada pokonya berakhir, maka perjanjian jaminannya juga berakhir. (Gatot Supramono, 1996:36) Dan untuk dapat membuat perjanjian jaminan, dalam perjanjian pada pokonya harus diatur dengan jelas tentang adanya janji-janji tentang jaminan. ( Euginia Liliawati Muljono, 2003:17)
5.3. Jaminan Khusus (Jaminan Kebendaan)
Pada jaminan khusus ini pihak debitur memperjanjikan kepada debitur atas sesuatu barang-barang tertentu khusus diperuntukan sebagai jaminan utang debitur. Selain dapat berupa barang, jaminan khusus juga dapat berupa orang. Meskipun dapat berupa orang, tetapi pada akhirnya harta benda orang yang bersangkutan yang dapat disita dan dijual lelang untuk pelunasan hutang. Sebagaimana perjanjian umum, untuk membuat perjanjian jaminan khusus, maka pada perjanjian pokoknya juga harus diperjanjikan tentang hal itu. Baru kemudian dibuat perjanjian jaminannya yang bersifat accessoir.
5.4. Jaminan atas Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak
Pembebanan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak menurut sistem hukum Perdata mempunyai arti penting dalam bidang yang berhubungan dengan penyerahan. Dalam hal penyerahan, untuk benda bergerak menurut jenisnya dapat dilakukan dengan penyerahan nyata, penyerahan simbolis (penyerahan kunci gudang), traditio brevimanu, constitutum possessorium (penyerahan dengan terus melanjutkan penguasaan atas benda itu), cessie, dan endosemen. Sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama yaitu harus dilakukan penyerahan yuridis yang bermaksud memperalihkan hak itu, dibuat dengan akta otentik dan didaftarkan. Benda bergerak tidak mengenal daluarsa, sedangkan benda tidak bergerak mengenal lembaga daluarsa.
5.5. Jaminan dengan Menguasai Bendanya dan Tanpa Menguasai Bendanya
Jaminan dengan menguasai bendanya dapat terjadi pada Gadai dan Hak Retensi (retentie). Sedangkan jaminan yang diberikan tanpa menguasai bendanya dapat dijumpai pada Hak Tanggungan, Hipotik, Creditverband, Fidusia dan Privilige. Jaminan dengan menguasai bendanya pada Gadai memberikan Hak Prefensi dan hak yang senantiasa mengikuti bendanya. Pemegang Gadai juga mendapat perlindungan terhadap pihak ketiga seperti seolah-olah pemilik dari benda tersebut, dalam hal pihak ketiga mendasarkan bahwa ia menerima benda tersebut dengan baik. Jaminan tanpa menguasai bendanya dalam praktek banyak terjadi. Hal ini menguntungkan debitur si pemilik benda jaminan yang justru memerlukan benda tersebut untuk keperluan usahanya, akan tetapi penjaminan ini bagi kreditur menimbulkan resiko jika tidak disertai dengan alat pengaman yang ketat.
5.6. Lembaga Jaminan di Indonesia
Adapun lembaga jaminan di Indonesia, meliputi (Munir Fuady, 1996:65):
1. Gadai
Pasal 1150 KUHPerdata merumuskan Gadai sebagai hak kebendaan yang diperoleh kreditur (penerima gadai) atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya (benda gadai), oleh pemilik benda gadai atau orang lain atas namanya (pemberi gadai), yang memberikan kekeuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan benda gadai tersebut secara didahulukan dari kreditur lainnya (kecuali biaya lelang dan biaya penyelamatan benda gadai).
Objek Gadai berupa benda-benda bergerak dan benda tidak berwujud (surat berharga). Bentuk perjanjian Gadai adalah bebas. Pemberian hak Gadai dapat dilakukan baik secara tertulis (akta otentik atau akta dibawah tangan) maupun secara lisan. Perjanjian Gadai merupakan perjanjian riil, yaitu baru terjadi perjanjian setelah barang Gadai diserahkan kepada penerima Gadai (Pasal 1152 KUHPerdata).
2. Fidusia
Lembaga jaminan Fidusia diatur dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia adalah penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan atas barang bergerak, dengan tetap menguasai barang-barang tersebut. Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut memberikan pengertian Fidusia sebagai : “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan benda pemilik benda.” Objek jaminan Fidusia berupa benda bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotik, utang yang ada, utang yang akan ada dan utang yang pada saat eksekusi dapat ditetapkan (Pasal 3 dan 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999). Sifat Jaminan Fidusia adalah accessoir dan bersifat kebendaan.
3. Hak Tanggungan
Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UUHT). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan : “Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain.”
4. Hipotik
Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan (Pasal 1162 KUHPerdata). Hipotik yang telah mendapat pengaturan dalam KUHPerdata dan UUPA dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 , maka sepanjang mengenai tanah, Hipotik dinyatakan tidak berlaku lagi. Objek jaminan Hipotik adalah pesawat terbang dan kapal dengan berat kotor 20 m3.

5.7. Kajian Mengenai Perjanjian jaminan Kebendaan dihubungkan dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo UU No. 10 tahun 1998
KUHPerdata tidak memberikan perlindungan kepada para kreditur melalui jaminan secara umum yang tercantum dalam Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1134 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa apabila terdapat beberapa kreditur, maka diantara para kreditur punya kesamaan kedudukan, yaitu bahwa para kreditur hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang akan membagi harta kekayaan debitur secara berimbang (ponds-ponds gewijs) atau dengan memperhatikan keseimbangan, kecuali apabila ada alas hak yang menyebabkan adanya prefensi bagi kreditur, alas hak tersebut antara lain adalah gadai dan hipotik.(Handi Widjaja dan Rivai Wirasasmita 1990:35)
Dalam kedudukannya sebagai kreditur konkuren, pihak bank tidak mempunyai kepastian akan pengembalian dana yang telah disalurkan melalui kredit yang telah diberikannya, sedangkan dana yang telah dihimun bank dari masyarakat sewaktu-waktu harus dapat dikembalikan lagi kepada nasabah. Oleh karena itu, dalam praktek, bank selalu meminta dibuat perjanjian jaminan, dan praktek menunjukan bahwa perjanjian jaminan kebendaan lebih disukai para kreditur (R. Djuhaendah Hasan, 1996:198). Perjanjian Jaminan Kebendaan merupakan perjanjian dimana diikat benda tertentu (aspek spesialitas) sebagai objek jaminan, yang merupakan penyediaan benda tertentu atau menyedirikan benda tersebut (Subekti, 1986:27). Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak atas benda tertentu dengan cara menyedirikan benda tertentu itu yang menjadi objek jaminan dan untuk mendapat pemenuhan prestasi terlebih dahulu daripada kreditur lain (Sri Soedewi Maschoen Sofwan, 1980:47).
Dewasa ini ketentuan tentang jaminan dalam Perjanjian Kredit dapat ditentukan dalam keterangan Undang-Undang Perbankan baru, yaitu dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 7 tahun 1992, yang menyebutkan bahwa :
“Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”
Didalam Pasal 8 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 diatas disebutkan bahwa bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan debitur, tetapi keyakinan pihak bank bukan suatu tindakan penjaminan. Untuk memahami ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tersebut perlu suatu penafsiran dan penelaan secara seksama, karena peraturan pelaksana yang mengatur tentang jaminan terdapat dalam SEBI (Surat Edaran Bank Indonesia) secara terpisah-pisah, namun ketentuan yang rinci dan jelas dan yang dapat dijadikan acuan bagi para pihak belum ada (R. Djuhaendah Hasan, 1996, 199).
Perlu diperhatikan apabila membaca Pasal 8 tentang syarat pemberian kredit, yang berupa keyakinan bank akan kemampuan debitur, karena kalimat tersebut harus dilanjutkan dengan membaca penjelasan dari Pasal tersebut, yaitu :
“Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pembelian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.
Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur.
Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan Iain-Iain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan "agunan tambahan".”

Untuk jelasnya perlu disimak isi Pasal 8 Undang-Undang No. 7 tahun 1992, dan ada beberapa hal yang perlu ditelaah, yaitu :
1. Dalam memberikan kredit, bank harus berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat.
Dengan ini berarti bank dalam memberian kredit harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian dan seksama dengan melakukan penilaian dan pertimbangan permohonan kredit dari segala aspek. Bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debiturnya, bahwa debitur itu betul-betul pasti akan mengembalikan kredit pada waktu yang telah ditetapkan.
2. Agunan dapat berupa barang, proyek, hak tagih yang dibiayai kredit yang bersangkutan dan bank tidak wajib meminta jaminan tambahan kepada debitur.
Dengan ini diartikan bahwa ketetentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 7 tahun 1992, bank hanya dapat meminta jaminan pokok dan tidak wajib meminta jaminan tambahan. Seperti kita ketahui dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah jaminan pokok dan jaminan tambahan. Istilah ini tidak ditemukan dalam kamus hukum, akan tetapi istilah ini dikenal dalam praktek perbankan.
a. Pengertian Jaminan Pokok
Yaitu jaminan yang berupa sesuatu benda atau benda yang berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon. Sesuatu yang berkaitan dengan kredit yang dimohon dapat berarti suatu proyek, atau prospek usaha debitur yang dibiayai oleh kredit tersebut, sedangkan, yang dimaksud dengan benda yang berkaitan dengan kredit yang dimohon biasanya adalah benda yang dibiayai atau dibeli dengan kredit yang dimohon (R. Djuhaendah Hasan, 1996, 199).
b. Pengertian Jaminan Tambahan
Yaitu jaminan yang tidak bersangkutan langsung dengan kredit yang dimohon, jaminan tambahan dapat berupa berupa jaminan kebendaan yang objeknya adalah harta benda milik debitur maupun perorangan yaitu kesanggupan pihak ke-3 (tiga) untuk memenuhi kewajiban debitur.

6. Prinsip Barang jaminan dan Eksekusi
Jaminan mengikuti obyeknya, tercatat jelas dalam pasal 7 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dahulu hal tersebut diatur untuk Hipotik dalam pasal 1201 BW:
Memiliki Sifat Preferent - Hak Pelunasan yang didahulukan. Di dalam Pasal 1132 BW dalam bagian terakhir dijumpai kata-kata "Kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan" maka disini dapat dijumpai bahwa disamping adanya asas persamaan dan kebersamaan dari para krediteur tersebut oleh Undang-undang pun telah ditetapkan pula adanya suatu Hak Preferensi dari kreditur, yang artinya bahwa ada kreditur yang mempunyai kedudukan didahulukan pemenuhan piutangnya. Siapakah yang memiliki dari para kreditur hak Preferensi ini, secara tegas diatur dalam pasal 1131 BW yaitu para Kreditur pemegang hipotheek (=hak tanggungan), gadai dan privilegi. Hak Preferensi ini mengundang pada pengertian bahwa kreditur yang memiliki hak preferensi ini, digolongkan pada golongan lrreditur preferensi yang pemenuhan piutangnya harus dipenuhi terlebih dahulu dari hasil penjualan harta kekayaan yang dijaminkan kepada kreditur preferen. Demikian pun mengundang pengertian bahwa kedudukan kreditur preferen berada di atas kedudukan kreditur konkuren
Bahwa diantara pemegang gadai Hypotheek (=hak tanggungan) mengenai mana yang didahulukan, tiadalah ada persoalan, karena obyek barang jaminan berbeda jauh, pada hypotheek (=hak tanggungan) adalah barang tetap, sedangkan pada Gadai adalah barang bergerak. Masalah yang timbul adalah antara Hypotheek (=hak tanggungan) dan Gadai di satu pihak terhadap Privilegi di lain pihak. Di dalam menjawab masalah tersebut di atas pasal 1134 ayat 2 BW secara tegas menyebutkan bahwa Gadai dan Hypotheek (=hak tanggungan) adalah lebih tinggi daripada Hak Istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana Undang-undang ditentukan sebaliknya.
Sehingga dengan adanya kata-kata dalam pasal 1134 ayat (2) BW "kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-undang ditentukan sebaik-baiknya, "maka oleh Undang-undang diberikan pula tempat bahwa ada kalanya suatu Hak Privelegi itu kedudukannya dalam hal didahulukan lebih tinggi. Hak Privelegi yang memuat kedudukan lebih tinggi dari gadai dan hypotheek (=hak tanggungan) ini dapat dijumpai misalnya dalam pasal',1139 ayat 1 BW, pasal 1149 ayat 1 BW, pasal 318 c WvK dan tagihan pajak.
Jaminan yang berbentuk personal garansi akan selalu mengikat orang yang memberikan personal garansi ke mana ia berada. Jika si Pemberi personal garansi tersebut meninggal dunia, maka Para Ahli Warisnya masih harus menanggungnya. (Periksa pasal 1826 B W). Jika j aminan ter­sebut, merupakan dan berada sebagai atau memiliki fungsi sebagai sifat Accessoir dari jaminan hutang, maka jaminan tersebut rnelekat erat dengan hutang piutangnya.
Konsekwensinya, jika piutang tersebut beralih, maka demi hukum jaminannya pun ikut beralih (Periksa untuk Hak Tang­gungan pasal 16 UU No.4 Tahun 1996).
Perlu di perhatikan untuk peralihan yang ada Hak Tanggungan tersebut diatas dalam soal Hak Tanggungan, maka kewajiban untuk didaftarkan di BW oleh pihak Kreditur wajib dilakukan.
6.1. Eksekusi Barang Jaminan
Eksekusi atas Barang jaminan merupakan jalan pe­nyelesaian penagihan atas hutang Debitur. Di dalam masalah Eksekusi ini berlaku suatu prinsip yaitu larangan eksekusi untuk dirinya sendiri (Periksa pasal 1178 ayat 1 BW, untuk Hipotik yang sekarang Hak Tanggungan pasal 12 UU No.4,tahun 1996 dan -terhadap Gadai berlaku: pasal 1154 BW).
Prinsip larangan eksekusi untuk diri sendiri merupakan suatu Mandatory Law (Hukum Yang memaksa) dengan ancaman batal. Demikian yang dilarang oleh per-Undang-undangan batal, jika pihak berpiutang :
a. dikuasakan untuk memiliki jaminan ;
b. memiliki langsung barang jaminan ;
c. menjual barang jaminan untuk pihak lain tidak dengan cara­cara yang ditetapkan dalam perundang-undangan, misalnya harus lewat pelelangan umum.
Jika pihak berpiutang membelinya sendiri barang jaminan harus lewat penjualan umum (lelang) sebagaimana yang diharapkan.


6.2. Eksekusi atas Gross Akta
Pada umumnya suatu Peijanjian Kredit dilengkapi dengan Akta Pengakuan Hutang yang dibuat di hadapan notaris. Karena Akta Pengakuan Hutang yang dibuat di hadapa. nota.ris yang rnerniliki irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan. Yang Maha Esa, sangat berperau dalam eksekusi suatu grosse akta. Menurut pasal 224 HIR/ pasal 25 8 Rbg, ada dua macarn grosse yang memiliki kekuatan eksekutorial yaitu grosse akta pengak:uan hutang dan grosse akte hipotik. Sekarang ini khusus untuk akte Hipotik telah diubah dan diganti dengan Hak Tanggungan UU No.4 Tahun 1996.
Adapun yang dimaksud dengan grosse adalah salinan pertama dari suatu akte otentik dan salinan pertarna ini di­berikan kepada Kreditur, dan salinan pertama dari akte peng­akuan ini memiliki kekuatan eksekusi.
Tentang grosse Akte Pengakuan Hutaslg dan Hipotik (Sekarang Hak Tanggungan) dijelaskan sebagai berikut:
1. Mengenai pemberian wewenang kepada kreditur pemegang hipotik dilarang untuk menjual agunan di muka umum tanpa persetujuan atau via Pengadilan Negeri sesuai pasal 1178 ayat 2 KUH Perdata dapat dijelaskan berdasarkarl putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Mei 1994 N0.32018P/I980 tidak memlrenarkan pelelangan tanpa persetujuan pengadilan negeri: Semenjak itu Badan Urusan Lelang Negara tidak bersedia mengadakan lelang tanpa izin dari Pengadilan Negeri. Mengingat tingkat pengetahuan warga kita dan tanpa kesadarannya menandatangani perjanjian hipotik dan untuk menghindari ketimpangan/ketidakadilan, dalam perjanjian, serta untuk membatasi perbuatan main hakim sendiri oleh kreditur ada baiknya. melalui yurisprudensi kita membatasi berlakunya pasal 1178 ayat 2 KUH Perdata. (yang dahulu khusus berlaku bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan) dengan tetap memohon persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri sebehun obyek hipotik dilelang. Dengan seijin Ketua Pengadilan Negeri pelelangan dilakukan oleh Kantor Lelang : Negara atas permintaan kreditur tanpa sita Pengadilan negeri.
2. Mengenai kepastian hukum terhadap pemohonan penetapan eksekusi Grosse Akta Pengakuan. Hutang dan Grosse Akta Hipotik menurut pasal 224 HIR. dapat dijelaskan, bahwa pasal 224 HR memberi kewenangan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mengeksekusi Grosse Pengakuan hutang yang dibuat Notaris darl Grosse Akta Hipotik yang memakai irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuharxan Yang Maha Esa" seperti suatu putusan Pengadilan. Apa yang dimaksud dengan Grosse Akta Pengakuan hutang? Yakni suatu pengakuan hutang yang merupakan suatu perjanjian sepihak dimuka Notaris dimana seseorang mengikat mempunyai hutang dan berjanji akan membayar kembali hutangnya dalam jangka waktu tertentu. Karena yang menghutangkan (kreditur) ingin memperoleh kepastian agar uangnya, dibayar ketika Grosse Akta Pengakuan hutang di Notaris yang sebagai akta otentik mempunyai kekuatan bukti sempuina dan karena grosse akta irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", maka ia langsung dapat mohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri apabila orang yang berutang ingkar janji. Jadi sebenanrya surat pengkuan hutang (schuldbrief) ini dimaksudkan untuk pembuktian Utang piutang yang murni sifatnya antara perorangan dan tidak diperuntukan bagi perizinan kredit Bank yang memuat syarar-syarat mengenai, bunga, denda, jaminan dan lain ketentuan yang rumit. Mengenai kemungkinan untuk mem­perluas pengetian Grosse Akta pengakuan utang notarial atas perjanjian pengakuan hutang bank jenis fixed loan sehingga dapat pula dieksekusi segera menurut Pasal 224 HIR masih dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung. Tentang eksekusi Grosse Acta hipotik menurut Pasal 224 HIR, walaupun ada ketentuan baru dalam Undang-undang Agraria, namun sekarang tidak merupak.an masalah lagi, karena dengan menerapkan ketentuan pasal 1 ayat 2 PERMEN Agraria No.15 Tahun 1961, maka eksekusi kredit macet ,yang diiamin dengan hipotik atau creditverbannya yaitu salinan dari akta pembebanan yang disatukan dengan "salinan dari buku tanah hipotik atau credietverband itu yang disampulnya mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian akta pembebanan yang dibuat oleh PPAT' atau salinan dari akta tersebut tidak perlu memakai irah-irah tersebut, karena akta. itu saja tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.
Disini perlu ketetapan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk menentukari besarnya (sisa) hutang debitur sebelum ia mengeksekusi akta hipotik tersebut.
Mengenai dimungkinkannya pelaksanaan putusan secara serta merta (Uitvorraad bij voorraad) walaupun putusan Pengadilan belum berkekuatan tetap memang tepat wituk diterapkan untuk mengatasi kredit macet asal memenuhi ketentuan dalam Pasal 180 HIR.
Perjanjian kredit Bank selalu dituangkan dalam surat Per­setujuan kredit yang dapat dibuat secaca di bawab tangan. Itu sudah cukup sebagai alat bukti di Pengadilan, asalkan tanda tangan, debitur diakui olehnya di Pengadilan atau tidak disangkal olehnya maka putusan dapat dijatuhkan dengan ketentuan serta merta. Agar :kedudukan Bank lebih kuat dan untuk menutup kekurangan penyangkalan perjanjian oleh debitur, maka sebaiknya surat persetujuan kredit dituangkan dalam bentuk. akta otentik dihadapan notaris agar mem­punyai kekuatan bukti yang sempurna dan dapat diputus secara serta merta.
Dengan demikian Bank hendaknya mengajukan tagihan, kreditnya yang :macet melalui gugatan ke Pengadilan Negeri dengan melampirkan surat persetujuan kredit (yang bersifat otentik) dengan petitum agar putusannya dijatuhkansecara serla merta dan agar sita: jaminan yang diminta dinyatakan sah dan berharga.
Yang dimaksud dengan grosse adalah salinan pertama dari akta otentik. Salinan pertama ini diberikan kepada kreditur Oleh karena salinan pertama dari akta pengakuan hutang yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan eksekusi, maka salinan pertama ini sengaja diberi kepala irah-irah yang berbunyi Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Salinan lainnya yang diberikan kepada debitur tidak memakai kepala irah-irah.
Aslinya, disimpan oleh Notaris dalam arssip, juga tidak memakai kepala irah-irah Grosse akta pengakuan hutang yang berkepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh Notaris diserahkan kepada kreditur; untuk apabila di.kemudian hari diperlukar, langsung dimohonkan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri,
Orang yang mengaku berhutang, yaitu 'debitur' diberi juga salinan dan akta pengakuan hutang itu, tetapi salinan yang diserahkan kepada debitur tidak memakai kepala ”Demi Ke­adilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
Grosse Akta Pengakuan hutang dapat digunakan khusus untuk kredit Bank berupa Fixed Loan; jadi untuk Fixed Loan Notaris dapat membuat akta Pengakuan hutang dan melalui grossenya yang berirah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa yang dipegang oleh kreditur; yaitu
Bank-Bank, dapat Mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
Eksekusi yang berdasarkan Grosse Akta Pengakuan hutang mengenai Fixed Loan ini, hanya bisa. dilaksanakan, apabila debitur membenarkan jumlah hutangnya itu.
Apabila Debitur membantah sejumalah hutang tersebut, dan besarnya hutang menjadi tidak fixed, maka eksekusi tidak bisa dilanjutkan oleh kreditur yaitu bank harus mengajukan tagihannya melalui suatu gugatan.
Dalam hal ini, apabila syarat-syarat terpenuhi, putusan dapat dijatuhkan dengan serta –merta.
Yang dimaksud dengan grosse akta pengakuan hutang yang diatur dalam Pasal 224 HIR, pasal 258 RBg sebenamya adalah sebuah akta yang dibuat oleh Notaris antara orang biasa/Badan hukum yang dengan kata-kata sederhana: yang bersaangkutan mengaku berhutang uang sejumlah tertentu . dan ia akan berjanji akan mengembalikan uang itu dalam waktu tertentu, misalnya dalam waktu 6 (enam) bulan.
Ditambahkan, dengan disertai bunga sebesar 2% sebulan. Jadi jumlahnya sudah pasti.
Akta pengakuan hutang yang dimaksud itu, bentuknya sangat sederhana dan tidak dapat ditambahkan persyaratan­-persyaratan­i lain, apalagi yang berberbentuk perjajanjian.
Dalam praktek banyak sekali terjadi penyalahgunaan, Per­janjian kredit bank rekening koran dengan plafond kredit, perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali, yang di­tuangkan dalarn akta pengakuan hutang, sudah tentu, tidak bisa dieksekusi langsung,
Grosse akta pengakuan hutang: yang berkepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa yang dipegang oleh Kreditur, dalam hal debitur melakukan ingkar janji dapat langsung dimohonkan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
Ketua Pengadilan Negeri akan: segera memerintahkan jurusita untuk memanggill debitur untuk ditegur.
Eksekusi selanjutnya akan dilaksanakan seperti putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap: .
Bahwa pedoman diatas tersebut, merupakan suatu Pe­doman Teknis yang cukup aktual dalam hubungannya dengan masalah pemberian: jaminan dan kepastian hukum. Sekaligus tampak sebagai kebijaksanaan yang harus dipatuhi.
Ketidakmungkinan atas akta notariil tentang perjanjian kredit dapat dieksekusi karena suatu perjanjian kredit memiliki klausul-klausul berarti perjanjian kredit yang dibuat per notariil dan memiliki irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akta tersebut memuat juga persyaratan-persyaratan lain, antara lain seperti aturan bunga dan sebagainya yang merupakan ketentuan yang menjadikan jumlah hutang ter­sebut tidak pasti. Hal itu merupakan pula ketentuan dari penafsiran Mahkamah Agung Republik Indonesia, tentang ketidakmungkinan lagi untuk mempergunakan kesempatan eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg terhadap grosse akte Perjanjian Kredit walaupun di buat per notariil dan memiliki irah-irah Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Ketika didalam mengulangi Perjanjian Kredit yang dibuat per notariil, wajib pula dibuat Akte Notaris tentang Pengakuan Hutang yang jumlah tagihanya pasti sebagai syarat dapat di pergunakan kesempataan eksekusi ex. pasal 224 HIR. Sehingga grosse Akta. Pengakuan Hutang yang memiliki irah-irah yang dapat dimintakan eksekusi, sekaligus menyiapkan suatu akta yang pada umumya mendampingi Perjanjian Kredit.


6.3. Eksekusi atas Hak Tanggungan
Salah satu kelebihan dengan telah berlakunya UU No.4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah adalah mem­berikan kelengkapan lampiran pada perjanjian kredit untuk menarik uang oleh kreditur atau Bank jika debitiur/nasabah lalai mengembalikan pinjamannnya tersebut. Kelebihan mana tertuang dengan hadirnya sertifikat hak tanggungan yang diberikan oleh hak tanggungan berupa hak eksekutorial yang memiliki daya yang sama dengan suatu keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Melalui titel eksekutorial tersebut, maka masalah ketepatan waktu dalam mengeksekusi jaminan sudah terselenggara Pemegang hak tanggungan oleh Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah, diberikan hak untuk melelang atau menjual obyek hak tanggungan tanpa melaui prosedur yang rumit, berbelit-belit dan memakan waktu yang banyak.
Maka jika debitur cidera janji, maka kreditur/bank dapat melakukan penjualan obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum (Pasal 6 jo 20 UU Hak Tanggungan tahun 1996). Pelelangan umum yang dimaksudkan pelaksanaannya tetap harus mengikuti pe­doman dan prosedur dari ketentuan yang berlaku dewasa ini, terutama pedoman yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, yaitu bahwa setiap pelelangan umum harus memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Negeri (Mahkamah Agung Republik Indonesia 1994: 144).
Sedangkan Heru Soepraptono menegaskan bahwa setiap pelelangan umum harus memperoleh persetujuan atau penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri.
Undang-undang mengenai lembaga Hak Jaminan atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan 1996 tersebut, salah satu cirinya adalah eksekusinya mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap kreditur-kreditur lainnya. Kedudukan diutamakan; jika Debitur cidera janji, maka pemegang Hak Tanggungan berhak menjual obyek Hak Tanggungan atau obyek jaminan tersebut melewati pelelangan umum.
Walaupun Kreditur pemegang Hak Tanggungan me­mpunyai hak yang diutamakan terhadap kreditur-kreditur lainnya, akan tetapi kedudukan yang diutamakan oleh pemegang Hak Tanggungan tersebut masih kalah utamanya dengan piutang-piutang negara. Sehingga sebelum Kreditur yang memiliki hak diutamakan dibayar maka piutang-piutang negara wajib dibayar/dilunasi dulu.
Apabila debitur cidera janji maka pemegang Hak Tanggungan perlu mempunyai hak Untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekusaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan hutang negara dari hasil penjualan tersebut (Pasal 6 UUHT). Bahkan oleh UUHT 1996 tersebut juga ditentukan secara pasti banwa Hak Tanggaangan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek ter­sebut berada. Hal-hal mana dimaksudkan guna tidak menjadi alur ketidakjelasan serta tidak dimungkinkan lagi untuk dipersengketakan tentang penyelesaian obyek tanggungan karena debitur cidera janji (Pasal 7 UUHT).
Bahwa apabila Debitur cidera janji, maka disamping dapat ditempuh menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri rnelalui pelelangan umum sebagaimana telah dijelaskan di atas. Maka jika Debitur cidera janji, maka dapat ditempuh melewati kekuatan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan yaitu dengan me­lewati perantara Pengadilan menjual dimuka umum obyek Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Lelang. Demikian dapat juga disebutkan bahwa irah-irah yang tercantiun pada sertifikat Hak Tanggungan yaitu "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tersebut menegaskan tentang dimilikinya sertifikat Hak Tanggungan suatu kekuatan eksekutorial. Sehingga jika Debitur cidera janji, maka siap untuk dieksekusi, seperti halnya suatu keputusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal mana dijalankan melalui tata cara sesuai dengan dasar Hukum Acrara Perdata yang terdapat dalam pasal 224 HIR.
Didalam bab V, termuat dalam pasal 20 s/d 21 UUHT 1996 tersebut dibawah eksekusi Hak Tanggungan tersebut diatur secara lengkap tentang eksekusi Hak Tanggungan. Apabila debitur cidera, janji dapat ditempuh eksekusi hak Tanggungan lewat dua kemungkinan yaitu :
a. Pihak Pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangari urnum serta. mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
b. Titel Eksekutorialnya yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
Obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang­-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulukan daripada Kreditur-kreditur.
Di dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Hak tanggangan 1996 diperjelaskan bahwa ; Ketentuan ayat ini merupakan perwujudan dari kemudahan yang disediakan oleh Undang-undang ini bagi para Kreditur pemegang Hak Tanggungan dalam hal harus dilakukan eksekusi. Pada pelaksanaan setiap eksekusi harus dilaluanalian dengan melalui pelelangan umum karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk obyek hak tanggungan. Kreditur berhak mengambil pelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan obyek Hak Tanggungan. Dari hasil penjualan itu lebih besar daripada piutang tersebut yang setinggi-tingginya sebesar nilai tanggungan, sisanya menjadi hak yang diberi Hak Tanggungan.
Pengalihan obyek Hak Tanggungan dapat juga dilaksanakan dibawah tangan, asalkan atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan. Penjualan secara prosedural ini dimungkinkan agar dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Prosedur yang dimungkinkan ini adalah menyimpang dari prinsip menjual obyek Hak Tanggungan lewat pelelangan umum. Diberikan kemungkinan melakukan eksekusi melalui penjualan dibawah tangan asalkan disepakati oleh pemberi dan penerima Hak Tanggungan asalkan dilakukan setelah lewat satu (1) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau pemegang Hak Tanggungan para pihak-­pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam dua (2) surat kabar yang beredar di daerah yang ber­sangkutan dan atau media rnassa seternpat, serta tidak ada yang menyatakan keberatan (Pasal 22 ayat 2 & 3 UUHT ). Eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUHT 1996 sama sekali tidak dapat terpengaruh apabila pemberi Hak Tanggunggan dinyatakan pailit. didalam keadaaan demkian pemegang Hak Tanggungan telah oleh UUHT 1996 tetap diberikan wewenang melakukan segera hak yarig diperolehnya. menurut UU tersebut sebagai pewujudan dari hak utama yang rnelekat pada pemberi utama (Pasal 21)
Sertifikat hak tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor pertanahan sebagai tanda bukti nya hak tanggungan memuat irah-irah Demi Kead!ilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 14 UUHT). Sertifikat hak tanggungan yang memuat irah-irah Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan: Sehingga apabila debitr cidera janji, maka siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan, hukum yang tetap. Sedangkan tata cara eksekusinya tentunya menggunakan peraturan-peraturan Hukum Acara Perdata ,jika acara pelaksanaan eksekusi atas sertifikat hak tanggugan tersebut diatas diperlakukan sama dengan suatu keputusan hakim yang teah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka tentunya landasan hukumnya adalah pasal 224 HIR dan 258 RBg. Tentunya eksekusi dengan landasan hukum. pasal 224 HIR, dimulai dengan perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dari wilayah, dimana tanah yang dijaminkan itu terletak: kecuali telah dipilih domisili yang tetap, maka pemohon eksekusi dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang, dipilih domisilinya itu. Namun Ketua Pengadilan Negeri tersebut harus, selalu minta bantuan dari Ketua Pengadilan Negeri dirnana tanah yang dijaminkan itu terletak untuk melaksanakan eksekusirrya sebagaimana diatur oleh Pasal 195 dan 206 RBg.
Eksekusi dimulai dengan Pelelangan dan berakir dengan dilakukannya pelelangan. Khusus tentang penjualan lelang benda tetap wajib dijalankan, setelah maksud penjualan lelang diumumkan menurut kebiasaan setempat. sedangkan penjualan lelang tersebut tidak dapat dilakukan sebelum dilewati hari kedelapan setelah barang-barang itu disita eksekutorial. Demikian pula ketentuan didalam Pasal 200 HIR dan 215 RBg, antara lain menetapkan bahwa penjualan Jelang benda tetap harus diumumkan terlehih dahulu dua kali dengan selang lima belas hari di harian yang terbit di kota obyek yang akan dilelang atau di kota yang paling berdekatan dengan obyek yang akan dilelang.
Jika telah dilakukan pelelangan tehadap obyek yang dilelang tersebut dan kemudian hasil lelang telah diserahkari kepada kreditur, maka selesailah sudah tugas pengadilan terhadap kreditur, khusus tentang eksekusi barang jaminan tersebut.
6.4. Eksekusi Jaminan Fidusia
Hal ini dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 42 tahun 1999, bahwa jika debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :
a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
b. Penjualan benda yang memiliki obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara yang demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
Pelaksanaan eksekusi menurut Pasal 30 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 adalah pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Bila terdapat janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999, batal demi hukum. Selain itu Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan hukum kepada pemberi fidusia, yaitu dalam Pasal 33, bahwa setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji adalah batal demi hukum.
Beberapa kemungkinan hasil eksekusi benda yang dijadikan objek jaminan fidusia dengan kewajiban membayar oleh debitur adalah :
a. Hasil eksekusi lebih besar daripada kewajiban membayar. Dalam hal penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut pada pemberi fidusia.
b. Hasil eksekusi sama besar dengan kewajiban membayar. Dalam hal ini tidak ada persoalan, karena sama juga telah terbayar hutangnya.
c. Hasil eksekusi lebih kecil daripada kewajiban membayar. Dalam hal ini debitur masih bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar itu.
Ciri jaminan hutang kebendaan yang baik adalah manakala benda jaminan tersebut dapat dieksekusi secara tepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum, misalnya ketentuan eksekusi fidusia di Amerika Serikat yang membolehkan pihak kreditur mengambil sendiri barang objek jaminan fidusia asal dapat menghidari perkelahian atau percekcokan. Ketentuan eksekusi tersebut membolehkan objek jaminan dijual didepan umum atau dijual dibawah tangan, asalkan dilakukan dengan beritikad baik dan dengan cara yang commercially reasoable. Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan yang memiliki unsur-unsur cepat, murah, dan pasti dalam eksekusinya. Hal tersebut sudah dikeluhkan sejak lama sebab sebelum lahirnya Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tidak ada kejelasan mengenai cara eksekusi objek jaminan fidusia karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya, maka banyak yang menafsirkan bahwa eksekusi fidusia dilakukan melalui prosedur gugatan biasa. Setelah lahirnya Undang-Undang No. 42 tahun 1999 maka terdapat ketentuan yang khusus mengatur jaminan fidusia.
Pasal 15 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 menyatakan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Adanya kata-kata tersebut beratri sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kekuatan eksekutorial ini berarti langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan juga harus mengikuti prosedur pelaksanaan suatu putusan pengadilan, pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan menjual barang jaminan dimuka umum atau dengan cara yang oleh Ketua Pengadilan dianggap baik. Eksekusi fidusia dapat juga dilakukan dengan menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum. Penjualan ini dilakukan dengan atas kekuasaan penerima fidusia tanpa melibatkan pengadilan, tidak memerlukan juru sita dan tidak memerlukan penyitaan. Jadi, setelah pemberi fidusia cidera janji maka penerima fidusia dapat langsung menghubungi juru lelang dan meminta agar benda jaminan dilelang. Setelah itu hasil penjualannya diambil untuk pelunasan piutangnya. Eksekusi ini disebut dengan “parate eksekusi”.
Penjualan dibawah tangan juga dapat dilakukan sebagai salah satu cara eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pelaksanaan penjualan dibawah tangan harus dilakukan setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar.
Pada Pasal 31 Undang-Undang ini dijelaskan pula apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda perdagangan atau efek yang dapat dijual dipasar atau dibursa maka penjualannya dapat dilakukan ditempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 maka dianggap batal demi hukum.
7. Penutup
Penyelesaian kredit macet umumnya dilakukan dengan pendekatan personal, dan dengan cara sita jaminan melalui proses litigasi jarang dilakukan, dengan pertimbangan proses litigasi dianggap mahal. Bahkan jika debitor tidak mampu membayar, umumnya bank meminta agar pemilik barang jaminan menjual sendiri barangnya untuk pelunasan, sedangkan pihak bank membantu mencarikan calon pembeli.
Disarankan agar di masa depan proses melalui pengadilan bisa berjalan dengan lancar dan murah, sehingga penyelesaian kredit bermasalah secara hukum dapat ditegakkan dengan mudah lancar dan adil.
--oo0oo—

DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung: 1980
Center for Regulatory Research, Regulatory Issues of Internet Banking in Indonesia: Proceedings of The Workshop Jointly Organized by Center for Regulatory Research and Indoregulation.com., Jakarta: Mitra Karya, 2003

Djumhana Muhammad, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 2003

Euginia Liliawati Muljono, Tinjauan Yuridis UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dalam kaitannya dengan Pemberian Kredit oleh Perbankan, Harvarindo, 2003.

Gunarto Suhardi, Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum, Yogyakarta: Kanisius, 2003

Handi Widjaja dan Rivai Wirasasmita, Analisis Kredit, Pionir Jaya, Surabaya: 1990

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Ditinjau Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, Jakarta: Prenada Media, 2005

Heru Soepraptono, Lembaga Perbankan Citra Aditya, Bandung :1996.

Johannes Ibrahim, Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank, Bandung: Utomo, 2003.

______________, Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif, Bandung: Utomo, 2004.

Kenneth James & Narongchai Akrasanee, Aspek-aspek Finansial Usaha Kecil dan Menengah: Studi Kasus Asean, Jakarta: LP3ES, 1993.

Kosim, Ekonomi Untuk Kelas 2 SMU, PT. Grafindo Media Pratama, Jakarta: 1997

Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, Jakarta, Ghalia Indonesia : Maret 2001

Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni, 1994

Mufarrih H Rasyid, Analisis Hukum tentang Kredit Bermasalah, Malang: Makalah, 2005

Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer (Cetakan Kesatu), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1996

___________, Jamian Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 2000

R. Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan bagi tanah dan benda lain yang melekat pada tanah dalam konsepsi penerapan asas pemisahan horizontal (Suatu konsep menyongsong lahirnya lembaga Hak Tanggungan), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1996.

Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta: 2001.

Sri Soedewi Mosjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia : Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta: 1980.

Subekti, Hukum Perjanjian Internasional, Jakarta: 1985.

_______, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT.Inter Masa : Jakarta : tanpa tahun

________, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia, Alumni, Bandung: 1986

Noorsyam, M., Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (Sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional), Malang: Laboratorium Pancasila, 2000.

Yenti Ganarsih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundring), Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2003.

Yunus Husein, Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum, Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2003.

Sutoyo, Siswanto Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik, dan Kasus, Seri Manajemen Bank No. 4, Jakarta: Gramedia, 1997.

Suhariningsih, “Eksistensi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tenang Fidusia dalam Memenuhi Kebutuhan Hukum Jaminan di Indonesia (Kajian Pasal 11 s/d Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999)”, Malang: Jurnal Arena Hukum, No.19 Tahun 8, November 2003.

Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta: Institut Bankir Indonesia (IBI), 1993.

Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait: BMI & Takafful di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.


[1] Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni, 1994, hal. 105
[2] Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2005, hal. 55